oleh

KOMUNITAS PEDULI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (KP JKN) BEJERJASAMA DENGAN YAYASAN KOBAKELOMPONG ,SOSIALISASI BPJS /KIS

KOBRA86/Bekasi,

Komunitas Peduli Jaminan Kesehatan Nasional berkunjung ke Kp.Kobakelompong /Kp.Citarik RT.002 RW 001 Dusun 1 Desa jatireja Kecamatan Cikarang Timur di kediaman rumah Kadus 1 sdr Nanda,

Kepada awak media Ketua KP JKN (KOMUNITAS PEDULI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL)”CEPI KURNIAWAN”
Untuk sosialisasih kesehatan atau penanganan kendala pegunaan Kartu BPJS tenaga kerja /KIS disini saya hadir dengan anggota relawan Komunitas Peduli Jaminan Kesehatan Nasional (KP JKN)

Pemerintah menargetkan Universal Health Coverage (UHC) akan tercapai per 1 Januari 2019 di mana sebanyak 95 persen atau sekitar 160 jutaan lebih penduduk Indonesia harus punya jaminan kesehatan dengan menjadi program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang dikelola BPJS Kesehatan. Artinya, kurang dari tiga bulan lagi target pemerintah untuk mencapai UHC itu akan terlihat capaiannya.

Untuk mencapai target itu, BPJS Kesehatan melakukan berbagai upaya guna meningkatkan kepesertaan, di antaranya memanfaatkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang belum menjadi peserta.

Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) memberikan data NIK yang belum menjadi peserta JKN-KIS tersebut kepada BPJS Kesehatan. Data tersebut diserahkan langsung oleh Sekretaris Ditjen Dukcapil Kemdagri, I Gede Suratha kepada Direktur Perluasan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan, Andayani Budi Lestari di Kantor BPJS Kesehatan, Jakarta,

Andayani mengatakan, pemanfaatan data NIK bagi penduduk yang masih belum menjadi peserta JKN-KIS, diharapkan dapat mendorong cakupan kesehatan semesta. “Data tersebut akan digunakan BPJS Kesehatan untuk perluasan peserta baik kepada pemerintah daerah, badan usaha, dan masyarakat agar segera mendaftarkan diri menjadi peserta,” kata dia.

Pemanfaatan data NIK ini tindak lanjut Instruksi Presiden 8 tahun 2017 yang menginstruksikan 11 kementerian dan lembaga untuk mengoptimalkan program JKN-KIS. Kemdagri bertugas menyediakan data penduduk berbasis NIK untuk dimanfaatkan sebagai data kepesertaan JKN-KIS.

Baca Juga  WARGA JAYA INDONESIA (WJI)RAYON CIKARANG TIMUR DAN WJI KABUPATEN BEKASI IKUTI UPACARA HUT RI KE-75

tantangan untuk mencapai UHC adalah mengharuskan kedua lembaga ini bersinergi dalam optimalisasi pemanfaatan data NIK. “NIK menjadi salah satu unsur terpenting dalam implementasi Program JKN-KIS,” kata dia.

Sinergi antara BPJS Kesehatan dengan Ditjen Dukcapil sudah terbangun sejak persiapan implementasi program di tahun 2013 lalu. Berbagai inovasi telah dikembangkan agar pelayanan administrasi peserta program JKN-KIS makin optimal.

Misalnya, melakukan pemadanan data peserta JKN-KIS dengan data kependudukan. Sampai Juli 2018, jumlah data peserta yang telah dipadankan sebanyak 198.197.889 jiwa. “Koneksi data kependudukan yang diberikan Ditjen Dukcapil sangat membantu BPJS Kesehatan dalam proses pendaftaran peserta JKN-KIS,” kata Andayani.

Sementara data peserta yang belum terisi lengkap seperti data NIK, alamat, tanggal lahir dan lainnya kini sudah dilakukan verifikasi serta validasi.

Sebagai informasi, sampai 5 Oktober 2018, jumlah peserta JKN-KIS mencapai 203.469.737 jiwa. BPJS Kesehatan telah bekerja sama dengan 22.681 fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) yang meliputi puskesmas, klinik, dokter praktik perorangan, RS D Pratama.

Selanjutnya 2.446 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) meliputi rumah sakit, klinik utama, dan 1.549 apotek dan 1.093 optik

Terlihat warga begitu antusian dengan adanya Sosialisasi dari KP JKN
“Tutup Cepi Kurniawan”.

*Dedi Wicaksono*
*Bekasi*

Komentar

News Feed