oleh

Koalisi Aktivis Selatan (KAS) : BN.KHOLIK Lebih Baik Mundur Dari Jabatannya.

Koalisi Aktivis Selatan

Kobra86_Bekasi
Koalisi Aktivis Selatan ( KAS ) meminta BN.KHOLIK mundur dari jabatannya sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi.

KAS menilai kinerja ketua DPRD terkesan jauh dari keberpihakan kepada masyarakat, Koalisi Aktivis Selatan yang terdiri dari Mat Atin ketua jaringan Aktivis Pemuda dan Mahasiswa Bekasi (JAPMI ), Ergat Bustomi Ketua LSM komite Masyarakat Peduli Indonesia ( KOMPI ) dan Abad Abdulah S.E ketua LSM Lemmbaga Koordinasi Pemberantasan Korupsi dan Penyelamat Aset Negara Republik Indonesia ( LKPK PAN – RI ).

Semenjak pergantian ketua DPRD Kabupaten Bekasi, dalam setiap mengambil kebijakan ada beberapa hal yang di cermati tidak mencerminkan repensentatip rakyat Kabupaten Bekasi dan memberikan kegaduhan baik di birokrasi dan masyarakat menurut KAS .

“Terkait janji ketua DPRD meminta eksekutif memaparkan secara transparan Anggaran Biaya Tak Terduga (BTT) Penanganan Covid19, sehingga Ketua DPRD menunda Rapat Paripurna Rekomendasi LKPJ Kabupaten Bekasi tetapi sekian lama di tunda dengan alasan menunggu pihak eksekutif melakukan pemaparan Anggaran BTT, sampai akhirnya di saat rapat pelantikan PAW Anggota DPRD Kabupaten Bekasi, Ketua DPRD memberihkan Rekomendasi atas LKPJ Bupati Kabupaten Bekasi Tanpa adanya Transparasi Anggaran BTT Penanganan Covid – 19 dan tidak satupun rekomendasi LKPJ Bupati di bacakan, jadi kalo memang tidak ada perubahan dan sikap DPRD terhadap LKPJ Bupati Kabupaten Bekasi tahun 2020 kenapa tidak dari awal di paripurnakan sehingga ketua DPRD tidak terkesan menebar hoax ” ucap UJO ketua JAPMI
Rabu (28 .Juli. 2021).

KAS juga menyinggung DPRD Kabupaten Bekasi meminta hak Pokir yang menyakiti masyarakat Kabupaten Bekasi,

“Dugaan dan isu yang berhembus bahwa DPRD Kabupaten Bekasi meminta hak pokir yang bombastis sebesar Rp.80 miliar, apakah ini tidak menyakiti masyarakat Kabupaten Bekasi di tengah Pademi Covid -19, DPRD Kabupaten Bekasi seharusnya mengedepankan kebijakan – kebijakan yang terkait langsung dengan kepentingan masyarakat bukan mengedepankan kepentingan pribadi kalo pemikiran dewan seperti itu lebih baik mundur aja” ucapnya.

Baca Juga  Pengamat : Rapid Test Anggota KPPS Merupakan Upaya KPUD Karawang Yakinkan Masyarakat Untuk Datang Ke TPS

Proses pemilihan cawabup yang tersesan dagelan Abad Abdulah ( LKPK PAN-RI) menambahkan menurutnya jika proses tersebut bermasalah maka idealnya Ketua DPRD yang baru mengambil sikap

” sejauh ini kami selaku masyarakat tidak melihat langkah – langkah Ketua DPRD mengambil sikap terkait permasalah cawabup tapi justru kami menyimpulkan ketua DPRD menyetujui dan bersepakat melanjutkan proses yang dilakukan ketua DPRD yang lama dan sekarang masyarakat memintah pertanggung jawaban Panlih idealnya ketua harus bisa menjelaskan ke publik terkait permasalahan dan langkah – langkah yang diambil berdasarkan undang – undang yang berlaku itu adalah satu fungsi Pimpinan Dewan sebagai juru bicaranya DPRD” tegas Abad.

Editor : Abad Abdulah SE & Dedi Wicaksono ( Kabiro Bekasi )

Komentar

News Feed