oleh

Kabid HI Syaker Disnakertrans Karawang Dianggap Ekslusif, Bupati Diminta Segera Menggantinya

Kobra86 / Karawang

Pada umumnya kalangan pejabat ditingkatan pemerintahan apa pun bisa terbuka menerima konfirmasi dari awak media. Karena suatu pemerintahan yang baik, adalah ketiak individu atau personal yang ada didalam pemerintahannya itu bisa bersinergi dengan kalangan pewarta, untuk dapat menginformasikan capaian kinerja mau pun dalam hal meluruskan suatu informasi. Sebab media merupakan salah satu pilar ke empat demokrasi.

Di era globalisasi, media massa telah menjadi alat kontrol sosial dan pilar keempat demokrasi dimana kebebasan pers digunakan sebagai alat ukur untuk melihat demokratisasi sebuah negara.

Hanya saja yang sangat disayangkan terjadi pada Kepala Bidang HI Syaker Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Karawang yang mengatakan belum bisa dan belum siap dikonfirmasi perihal adanya penggunaan anggaran sebesar Rp 28 juta, guna kepentingan untuk Deklarasi Covid – 19 bersama kalangan perusahaan di salah satu Hotel.

Menanggapi sikap Kabid HI Syaker Disnakertrans Karawang, Jarkasih Usman sebagai pengamat demokrasi menganggap, bahwa pejabat yang bersangkutan tidak pandai memanfaatkan momen,

“Jika pejabat eselon IIIB itu paham, pasti konfirmasi wartawan dijawabnya. Karena itu merupakan peluang dan kesempatannya untuk meluruskan informasi yang menjadi pertanyaan publik,” Katanya.

Kemudian Jarkasih menjelaskan, Sebagaimana fungsinya, Disnakertrans mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan pembinaan, koordinasi dan pengendalian pelaksanaan pembangunan di bidang ketenaga kerjaan dan mobilitas penduduk,

“Pengertian koordinasi itu tidak dalam arti sempit antara dinas dengan perusahaan saja, tapi termasuk dengan pihak – pihak lainnya, paling khusus dengan organiasi buruh dan media massa,” Tandas Jarkasih.

“Adanya perihal anggaran yang dikeluarkan Disnakertrans Karawang, sudah dengan sangat wajar publik mempertanyakan. Karena sebelumnya Disnakertrans Karawang diketahui mengalami refocusing anggaran. Tapi tiba – tiba bisa membuat acara seremonial yang dianggap tidak begitu penting,” Herannya.

“Sebenarnya, untuk hal deklarasi dalam penanggulangan pandemi dilingkungan perusahaan, khususnya kawasan industri, tidak terlalu penting. Karena untuk mengingatkan perusahaan dalam menerapkan Protokel Kesehatan (Prokes), cukup dengan sosialisasi melalui surat,” Terang Jarkasih.

“Nah, ketika Kabid HI Syaker sulit dikonfirmasi oleh media. Ini semakin menguatkan pertanyaan publik, ada apa dan kenapa? Kalau tidak ada apa – apa, mestinya berikan saja penjelasan kepada media, agar dapat terpublikasikan secara berimbang,” Ungkapnya.

“Kalau pejabat seperti ini, bisa – bisa nanti menimbulkan masalah serta polemik. Maka penting bagi saya menyarankan Bupati, agar segera mengganti yang bersangkutan. Tidak perlu ditempatkan pada jabatan yang strategis, bila perlu tempatkan sebagai Sekretaris Camat (Sekcam) saja,” Tutupnya.

 

Baca Juga  Polsek Tirtajaya Giat Santunan Anak Yatim Piatu Bertepatan Hari Kesaktian Pancasila Sekaligus Jum'at Berkah.

 

Agustian / Red•

Komentar

News Feed