oleh

DISDIKPORA Karawang Angkat Bicara Soal Kasus Perselingkuhan Oknum Guru SDN Dengan Wanita Bersuami.

Kobra86_Karawang, Kasus dugaan perselingkuhan antara oknum guru sekolah dasar negeri dengan wanita bersuami di wilayah Kelurahan Mekarjati, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang menyita perhatian publik khususnya lingkungan wali murid.

Bahkan kabar tersebut saat ini sudah sampai ke kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (DISDIKPORA) Kabupaten Karawang.

Dr. H. Mulyana SA, M.Pd selaku kasi kursis saat dikonfirmasi terkait kasus tersebut oleh team kobra86 menjelaskan “Biasanya dimediasi dulu, Dulu juga ada kasus ini, lalu dimediasi kekeluargaan, Karena proses hukumnya harus diawali dulu perceraian” tegas H.Mulyana

PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin lazimnya akan dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk kemudian dilakukan pemeriksaan sebelum dijatuhi sanksi disiplin.

Untuk sanksi berupa pemberhentian atau pemecatan sebagai PNS bisa dilakukan dengan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian dengan tidak hormat sebagai PNS.

Hukuman disiplin berat dijatuhkan karena pelanggaran PNS terhadap kewajibannya antara lain menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat PNS, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah atau negara.

Hukuman berat dalam PP Nomor 53 tahun 2010 adalah berupa penurunan pangkat satu tingkat selama tiga tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan, pembebasan jabatan, dan yang terberat yakni pemberhentian.

Alasan seseorang menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) tentu bermacam-macam,bisa karena jaminan masa pensiun, pendapatan yang stabil, hingga risiko pemecatan yang kecil.

Kendati demikian, untuk menjadi CPNS dan PNS, ada konsekuensi melekat terkait disiplin PNS yang harus dipatuhi sebagai aparatur negara.

Salah satu aturan disiplin PNS yakni terkait kehidupan rumah tangga, di mana PNS dilarang berselingkuh.

Hal itu diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 tahun 1990 Perubahan Atas PP Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Baca Juga  Warga Kena Push-Up Tidak Memakai Masker Dalam Operasi Yustisi Puskesmas Pakisjaya

“Pegawai Negeri Sipil dilarang hidup bersama dengan wanita yang bukan istrinya atau dengan pria yang bukan suaminya sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah,” bunyi Pasal 14 PP Nomor 45 Tahun 1990.
Diterangkan dalam regulasi tersebut, yang dimaksud dengan hidup bersama adalah melakukan hubungan sebagai suami istri di luar ikatan perkawinan yang sah yang seolah-olah merupakan suatu rumah tangga.

Sementara itu di Pasal 15 PP yang sama, pelanggaran terhadap Pasal 14 yang terkait praktik selingkuh dan kumpul kebo masuk dalam kategori pelanggaran atau hukuman disiplin berat.

PP Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS telah diubah menjadi PP Nomor 53 tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin PNS.

Editor : Agustian/Red•

Komentar

News Feed