oleh

Blacklist PT. Bona Jati Mutiara, Begini Kata KAS

BEKASI || kobra86.id Koalisi Aktivis Selatan (KAS) menilai PT. Bona Jati Mutiara yang diduga selalu bermasalah dalam melaksanakan kegiatan kontruksi, kini menjadi pemenang tender Pembangunan Jembatan Kali Cibeet Penghubung Bojongmangu dan Karawang, Desa Bojongmangu, Kecamatan Bojongmangu, Kabupaten Bekasi dengan nilai anggaran hampir mencapai 30Miliar.

“Seharusnya ketika perusahaan tersebut bermasalah harus mendapat sanksi tegas atau di blacklist, sehingga tidak dimenangkan untuk tender berikutnya,”ujar Ergat Ketua Umum LSM Komite Masyarakat Peduli Indonesia (KOMPI).

Menurutnya, banyak sekali catatan hitam yang dilakukan perusahaan tersebut terkait kontruksi bangunan pemerintah.

“Kita harus ingat, catatan hitam salahsatunya yang dilakukan oleh PT.Bona Jati Mutiara Pada tahun 2020, Peningkatan Jalan Wanasari Puloputer Sejajar CBL. Proyek milik Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Kontruksi (DSDABMBK) dengan pagu anggaran Rp.7.543.000.000 itu terlihat ambrol. Tampak sheet pile dan beton rigid pada proyek itu. Maka dari itu, kami dari KAS mendesak kepada dinas terkait agar melakukan evaluasi terkait tender yang dimenangkan perusahaan tersebut,”ungkapnya. Senin (30/08/2021) di Kompleks Perakntoran Pemerintah kabupaten Bekasi.

Dikatakan Mat Atin.SE, ketua Jaringan Aktivis Pemuda dan Mahasiswa Kabupaten Bekasi (JAPMI) dirinya akan mendesak dinas terkait agar mengevaluasi perusahaan yang memenangkan tender tersebut.

“Justru kita akan pertanyakan kenapa dinas bisa memenangkan perusahaan tersebut, sementara yang kami ketahui perusahaan tersebut sudah bermasalah pada tahun 2020 kemarin,”ujarnya.

Dikatakan pria yang akrab disapa Bang Ujo ini, perusahaan yang bermaslah ini tidak layak menjadi pemenang tender.

“Kenapa ini bisa lolos menjadi pemenang tender, sedangkan perusahaan ini kemarin saja bermasalah dalam melaksanakan kegiatan pemerintah, disini kami menduga adanya maladmininstrasi secara berkonspirasi antara perusahaan tersebut dan dinas terkait,”tegasnya.

Baca Juga  Andri : Tanpa Desakan Pun Satgas Covid-19 Sudah Ambil Langkah Proporsional Soal Dugaan Kerumunan Di Al Baghdadi

Ditambahkan Abad Abdullah.SE, ketua Lembaga Koordinasi Pemberantasan Korupsi dan Penyelamat Aset Negara Republik Indonesia (LKPKPAN-RI), dirinya meminta kepada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Bekasi agar jeli melihat perusahaan yang bermasalah untuk di evaluasi.

“Maka dari itu kami selaku aktivis selatan meminta kepada pihak ULP untuk jeli melakukan tender yang sekiranya perusahaan bermasalah untuk tidak masuk dalam kualifikasi tender, atau langsung saja di blacklist,”pungkasnya.

KAS tersebut terdiri dari Ergat Bustomy Ketua Umum LSM KOMPI, Mat.Atin.SE (Ujo) Ketua JAPMI dan Abad Abdullah.SE, Ketua L-KPKPAN-RI.

Editor : ABD/RED°

Komentar

News Feed